Demo Mahasiswa didepan Gudeng DPRD Kota Sukabumi Tuntut usut mafia pangan
hotnewsjabar.com - Kota Sukabumi - Jawa Barat - Mahasiswa Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)
melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Sukabumi,Pada Kamis 29/02/2024. Tuntut persoalan harga beras
yang kian tinggi, kebijakan pemerintah impor beras saat petani masuk masa panen
hingga menuntut agar satgas turun tangan mengusut mafia pangan.
Massa mahasiswa ini mulanya melakukan long march
dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi di Jalan R Syamsudin ke Balai Kota dan
dilanjutkan ke Jalan Ir. Juanda. Mereka membawa beberapa atribut demo seperti
spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Mafia Pangan' dan 'Nyaleg Elit Harga Beras
Sulit'.
Aksi saling dorong pun sempat terjadi antara
mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga. Mahasiswa yang ikut demontrasi
mendorong pagar agar para petinggi DPRD menemui para demonstran.
Seperti diketahui, harga beras di pasar
tradisional Kota Sukabumi saat ini dibanderol dengan harga Rp16 ribu sampai
Rp17 ribu per kilogram. Sementara berdasarkan peraturan badan pangan nasional
(BAPANAS) No 7/2023 untuk zona 1, harga eceran tertinggi (HET) beras berlaku
sejak Maret 2023 Rp10.900 per kilogram untuk medium, sedangkan beras premium
Rp13.900 per kilogram.
Di sisi lain, harga pokok harga pembelian
pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani hanya naik sebesar
Rp800, dari yang sebelumnya Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilogram.
"Dampak dari kenaikan beras ini sangat terasa
di sukabumi , dan yang paling merasakan
adalah masyarakat menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan uang lebih untuk
membeli beras," kata Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI Diki Agustina.
"Bukan hanya beras, akan tetapi bahan pangan
lainnya pun juga merangkak naik. Dengan demikian ketersediaan dan keterjangkauan
pangan di Sukabumi perlu diperhatikan supaya masyarakat masih bisa mendapatkan
harga beras yang terjangkau dan ketersediaanya pun harus di pastikan,"
sambungnya.
Mahasiswa menilai, kenaikan harga beras bukan
hanya disebabkan oleh iklim saja. Menurutnya, pemerintah terlalu ugal-ugalan
mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan
peruntukannya.
"Bahkan cenderung mengabaikan prosedur.
Krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian.
Karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan ini momentum mafia pangan untuk
kepentingan pribadi. Impor ini bukan impor kebutuhan masyarakat tapi untuk
kepentingan segelintir orang”.
Mahasiswa mendesak Satgas Pangan untuk turun
tangan mengusut tuntas atas kenaikan beras. Termasuk, kata Diki, pemerintah
harus segera menuntaskan persoalan pertanian di negeri agraris ini.
"Kami mendesak agar satgas pangan tidak
mencla-mencle dalam mengusut dan memberantas mafia pangan. Mendesak pemerintah
untuk bisa mengontrol harga pangan dan bahan pokok menjelang Ramadan,"
ucap Diki.
"Meminta pemerintah supaya meninjau ulang
terhadap impor beras yang berjumlah 3,6 juta ton pada tahun 2024 dan mendorong
pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pertanian khususnya di Sukabumi,"
Ujarnya.
Aksi demontrasi para mahasiswa diterima oleh Ketua
DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona
dan Wawan Juanda. Jona mengatakan, DPRD telah melakukan langkah strategis
bersama Pemkot untuk menanggulangi permasalahan harga beras naik.
"Intinya kami DPRD, kebijakan dari Pemda yang
pertama, yang dilakukan pemerintah daerah sudah melaksanakan operasi pasar
murah di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Bekerja sama dengan Bulog
mendistribusikan SPHP," ujar Jona.
Dia mengatakan, beras yang di pasaran dijual
dengan harga Rp16-Rp17 ribu dapat dibeli dengan merk SPHP oleh masyarakat
dengan harga Rp10.600 per kilogram atau Rp53 ribu per 5 kilogram.
"Jadi pasokan yang didistribusikan, disebar
di 7 kecamatan tiap hari tidak kurang dari 4 ton. Itu salah satu upaya dan kami
tetap mendorong agar upaya itu ditingkatkan, agar seluruh masyarakat bisa
membeli beras SPHP dan bisa menekan harga di pasaran," tandasnya.
Terkait kebijakan impor beras, Jona mengatakan,
kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat. Mulanya pemerintah
mengalokasikan 2 juta ton impor beras dan bertambah 1,6 juta ton sehingga total
3,6 juta ton.
"Masa panen Maret, April dan Mei, Juni itu
untuk dinikmati di semester kedua oleh masyarakat sehingga pemerintah
mengamankan pasokan beras. Kami menjamin dengan Pemda, cadangan stok pasokan
beras untuk 3-4 bulan itu aman dengan membagikan SPHP hanya Rp53 ribu per 5 kg,
jauh bisa ditekan dari harga di pasaran Rp17 ribu per kilogram" menutup pembicaraan.
0 Komentar