Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Sukabumi Gelar High Level Meeting, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga

hotnewsjabar.com, SUKABUMI – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi menggelar High Level Meeting dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mendukung Stabilitas Harga dalam Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif”. Kegiatan ini dilakansakan pada selasa (27/10) di Ruang Utama Setda Kota Sukabumi dan dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Deputi Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kota Sukabumi.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi saat ini. Fokus utama diletakkan pada empat pilar pengendalian inflasi: menjaga harga tetap terjangkau, memastikan ketersediaan pasokan barang, melancarkan jalur distribusi hingga ke masyarakat, serta membangun komunikasi yang transparan dan efektif antar semua pihak.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Sukabumi, Eneng Rahmi dalam laporannya menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu instansi saja.

“Perlu kerja sama yang erat antar pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujarnya

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahyandi yang mewakili Wali Kota membuka kegiatan mengharapkan melalui rapat ini, seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.

“Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Sukabumi.”Ujarnya

Beberapa langkah konkret yang disepakati meliputi pemantauan rutin harga di pasar-pasar tradisional, memperkuat jalur distribusi dari produsen ke konsumen, serta mengantisipasi potensi lonjakan permintaan pada periode-periode tertentu. Komunikasi yang cepat dan akurat juga ditekankan agar informasi mengenai ketersediaan dan harga barang dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mencegah terjadinya ketidakpastian yang tidak perlu.